` Portal Kecamatan Pamulang
15 November 2019
Breaking News

Tugas Pokok Dan Fungsi

 

Wilayah kecamatan ini dibagi menjadi beberapa kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah dan desa yang dipimpin oleh kepala desa, dan terakhir dipecah lagi menjadi beberapa dusun. Setiap jabatan bertanggung jawab terhadap jabatan di atasnya seperti lurah bertanggung jawab kepada camat, camat kepada bupati, bupati kepada gubernur, dan seterusnya. Dalam pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada posisi pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu terkait tugas camat. Tugas dan fungsinya telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. (baca juga : Struktur Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi)

 Pengertian Camat

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. (baca juga: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan)

Kedudukan Camat

Seorang camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota madya yang berkedudukan untuk memimpin sebuah wilayah kecamatan. Keududukan camat yang dimaskud disini juga dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (1) dan (2) . Camat ini diangkat dan dilantik langsung oleh bupati atau walikota. Oleh sebab itu, seorang camat bertanggung jawab langsung kepada walikota atau bupati.

Pengangkatan camat diperuntukkan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat atas dasar usulan dari sekretaris daerah. Seseorang yang dipilih menjadi camat harus memiliki kecakapan tentang pengetahuannya mengenai teknis pemerintahan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat menjadi camat juga telah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 24, 25, dan 26. (baca juga: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa )

Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang kecamatan dan PP No. 41 Tahun 2007, seorang camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Pasal 9

Camat memiliki tugas:

  1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  2. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
  3. mengoordinasikan dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
  5. mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana pelayanan umum;
  6. mengoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  7. membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan Kelurahan;  dan
  8. melaksanakan Urusan Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  yang  tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja  Perangkat  Daerah yang ada di Kecamatan.

Pasal 10

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
  2. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
  3. penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
  4. penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
  6. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen Sumber Daya Manusia di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
  7. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
  8. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta  informasi publik
  9. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota di lingkup Kecamatan;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Kecamatan; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris memiliki tugas membantu Camat dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal  12

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasian bahan penyusunan  perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Kecamatan;
  2. pengoordinasian  penyusunan, perumusan  dokumen  perencanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
  3. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
  4. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/ lembaga/instansi terkait;
  5. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Kecamatan;
  6. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  7. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan  monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  8. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan  capaian program standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
  9. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Kecamatan;
  10. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Kecamatan;
  11. pengoordinasian  kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai,  permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
  12. pengoordinasian penyusunan dan analisa  kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Kecamatan;
  13. pengoordinasian penyusunan analisa  jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Kecamatan;
  14. pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Kecamatan;
  15. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
  16. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta  informasi publik;
  17. pengoordinasian pelaksanaan  pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan;
  18. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Kecamatan kepada Camat; dan
  19. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Subbagian

Perencanaan dan Keuangan

Pasal 13

Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan memiliki tugas:

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan  teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan  perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Kecamatan;
  2. memfasilitasi rapat koordinasi  penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Kecamatan;
  3. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Kecamatan;
  4. mengkoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen  Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Kecamatan;
  6. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Kecamatan;
  7. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Kecamatan;
  8. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Kecamatan;
  9. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Kecamatan;
  10. menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Kecamatan;
  11. mengkoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
  12. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  13. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Kecamatan;
  14. menghimpun /menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan  dan Kecamatan;
  15. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/ dokumen standar pelayanan lingkup Kecamatan;
  16. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  17. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  18. menyusun laporan dan melakukan evaluasi  pelaksanaan tugas pegawai  pada Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
  19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

  1. menyiapkan bahan perumusan dan  pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Kecamatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  4. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Kecamatan;
  5. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan;
  6. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
  7. menyelenggarakan pengelolaan  barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
  8. menyelenggarakan  pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Kecamatan;
  9. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  10. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
  11. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Kecamatan;
  12. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
  13. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Kecamatan;
  14. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  15. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan;
  16. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  17. menyusun laporan dan melakukan evaluasi  pelaksanaan tugas pegawai  pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  18. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Seksi

Pemerintahan

Pasal 15

Kepala Seksi Pemerintahan, memiliki tugas:

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemerintahan;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemerintahan;
  5. melaksanakan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  6. melaksanakan pengolahan data dan informasi kependudukan;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  8. melaksanakan perekaman data kependudukan;
  9. melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen pindah datang/pindah keluar antar Kecamatan dalam lingkup Kota;
  10. mengoordinasikan pelayanan penerbitan dokumen pindah datang/pindah keluar antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
  11. mengoordinasikan data kelahiran dan kematian penduduk di Kecamatan;
  12. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penduduk
  13. mengoordinasikan data pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan, serta perubahan nama dan batas Wilayah;
  14. mengoordinasikan pelayanan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
  15. memfasilitasi usulan penerbitan dan perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  16. memfasilitasi pelayananan rekomendasi domisili partai politik;
  17. menyusun profil kecamatan dan profil pelayanan;
  18. melaksanakan  tugas  sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Pemerintahan;
  19. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup  Seksi Pemerintahan;
  20. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemerintahan; dan
  21. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas:

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  5. melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan/sosialisasi/ kursus/ temu kader/ diskusi terkait pemberdayaan masyarakat;
  6. melaksanakan fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  7. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta melaksanakan sosialisasi kebersihan dan lingkungan;
  8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan;
  9. memfasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
  10. memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga dan Dharma Wanita;
  11. memfasilitasi pelaksanaan tempat belajar masyarakat;
  12. melaksanakan  tugas  sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  15. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 17

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas:

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
  7. memfasiilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Kecamatan;
  8. melaksanakan operasi penertiban reklame skala kecil, spanduk, umbul-umbul dan neonbox yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. memberikan pelayanan surat pengantar pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  10. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana di Kecamatan;
  11. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup beragama di Kecamatan;
  12. melaksanakan  tugas  sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  15. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Seksi

Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 18

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki tugas:

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Ekonomi dan Pembangunan;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  5. melaksanakan pelayanan rekomendasi izin mendirikan bangunan di Kecamatan;
  6. mengoordinasikan pelayanan surat keterangan domisili usaha;
  7. mengoordinasikan data industri dan perdagangan di Kecamatan;
  8. mengoordinasikan data peternak, rumah pemotongan hewan di Kecamatan;
  9. memfasilitasi kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah, perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat;
  10. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dibidang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi tepat guna yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
  11. melaksanakan  tugas  sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  12. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  13. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
  14. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Seksi

Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas:

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Kesejahteraan Sosial;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Kesejahteraan Sosial;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
  5. mengoordinasikan data Taman Pemakaman Umum, dan Taman Pemakaman Bukan Umum serta Taman Makam Komersil;
  6. melaksanakan pelayanan dispensasi nikah dan surat keterangan proses pensiun;
  7. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pendirian Yayasan yang terkait urusan pendidikan formal dan non formal di Kecamatan;
  8. mengoordinasikan data korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria,  eks narapidana dan pengidap Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, korban perdagangan orang dan penyandang masalah sosial lainnya;
  9. mengoordinasikan data jumlah keluarga miskin dan keluarga prasejahtera;
  10. melaksanakan pemberian insentif kepada guru ngaji, marbot, amil dan pengurus pemakaman;
  11. melaksanakan fasilitasi penyuluhan administrasi Keluarga Berencana, pelayanan alat kontrasepsi, pendataan pasangan usia subur, lanjut usia dan keluarga miskin;
  12. memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dan organisasi masyarakat;
  13. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi;
  14. melaksanakan koordinasi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang melibatkan institusi non kesehatan dan masyarakat;
  15. melaksanakan pembinaan kelompok-kelompok kesenian daerah/lembaga adat daerah;
  16. melaksanakan  tugas  sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sesuai dengan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
  17. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
  18. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
  19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.